Hari pertama ujian nasional sekolah dasar di sejumlah daerah berjalan relatif lancar. Tidak ditemukan kasus kecurangan dan kekurangan lembar soal, kecuali ada beberapa siswa tidak ikut ujian nasional karena ikut orangtuanya pindah kota.
Berdasarkan pemantauan di Kabupaten Bandung, Purwakarta, dan Garut, serta di Makassar, Banjarmasin, Jember, dan kota-kota lainnya di Tanah Air, distribusi soal berjalan lancar dan lebih baik daripada tahun lalu.
”Bahkan untuk daerah yang terkena bencana alam, seperti Kabupaten Garut, distribusi soal dan pakaian seragam siswa bisa ditanggulangi,” kata Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Wahyudin Zarkasyi saat mendampingi Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan saat meninjau ujian nasional di SD Negeri Sukawarna 2, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Selasa (10/5). Di Jabar, sekitar 768.000 siswa mengikuti UN.
Anggota Dewan Pendidikan Jabar, Iwan Hermawan, mengatakan, dari sisi pelaksanaan UN SD, relatif tidak ada masalah, kecuali kurangnya anggaran untuk tenaga pengawas.
”Panitia ujian di beberapa SD di Kota Bandung mengaku menggunakan dana bantuan operasional sekolah untuk menutup kekurangan dana. Anggaran ujian sebesar Rp 9.300 per siswa dinilai tak mencukupi,” kata Iwan yang juga menjabat Sekretaris Jenderal Federasi Guru Independen Indonesia.
Di Makassar, Sulawesi Selatan, berbeda dengan tahun lalu, tidak ada lagi guru yang menjemput murid untuk ikut UN.
”Tahun lalu ada murid yang harus dijemput guru karena ternyata lupa jadwal ujian,” kata Kepala SDN Inpres Batua I, Makkassar, Ramli.
Pengamanan UN juga tetap ketat seperti pada penyelenggaraan UN SMA dan SMP. Perwakilan sekolah yang ditemani dua anggota polisi mengambil soal ujian pada pagi hari dan mengembalikan lembar jawaban ke unit pelaksana teknis daerah dinas pendidikan siang harinya.
Dikirim lebih awal
Di Kota Baru, Kalimantan Selatan, soal UN tingkat SD di Pulau Sembilan dikirim sehari lebih awal dari jadwal ujian. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi cuaca karena untuk mencapai kepulauan itu butuh waktu tempuh 5-6 jam melalui laut dari ibu kota Kabupaten Kota Baru.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Baru Eko Suryadi WS mengatakan, soal diantar ke sekolah pada Senin. Untuk mengantisipasi kebocoran, pihak sekolah melibatkan polisi untuk menjaga soal-soal itu.
78 siswa tak ikut UN
Di Kabupaten Jember, Jawa Timur, sedikitnya 78 siswa tidak mengikuti UN dan dinyatakan mengundurkan diri. Sebagian besar dari mereka yang mengundurkan diri itu karena ikut orangtua pindah ke luar kota dan ada surat pernyataan yang disampaikan kepada pihak sekolah.
Kepala Bidang Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Jember Jumari mengatakan, paling banyak siswa yang mundur adalah SD di Kecamatan Sukorambi sebanyak 16 orang. Sementara peringkat kedua adalah SD yang ada di wilayah Kecamatan Rambipuji, yakni 14 orang.
Siswa yang tidak melaksanakan UN karena ikut orangtua, menurut Jumari, sulit untuk bisa mengikuti ujian susulan. Mereka memang dianggap mengundurkan diri. Begitu juga keberadaan mereka diragukan bisa ikut ujian di tempat yang baru.
Di Surabaya, pelaksanaan UN tingkat SD diwarnai pergantian lembar jawaban bagi siswa sekolah luar biasa (SLB) yang tidak menggunakan braille. Lembar jawaban bagi siswa di SLB-A Yayasan Pendidikan Anak Buta (YPAB) Surabaya sama dengan peserta normal.
Kepala Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) YPAB Surabaya Nurul Gimawati mengaku, pihaknya sempat kaget ketika membuka amplop berisi soal-soal ujian dan lembar jawaban yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi siswa di sekolah tersebut.
”Saya memang sempat kaget, tetapi segera menempatkan guru sebagai pendamping sehingga siswa tidak perlu menunggu lama untuk mengerjakan soal ujian nasional,” ujar Nurul.
Berdasarkan pemantauan di Kabupaten Bandung, Purwakarta, dan Garut, serta di Makassar, Banjarmasin, Jember, dan kota-kota lainnya di Tanah Air, distribusi soal berjalan lancar dan lebih baik daripada tahun lalu.
”Bahkan untuk daerah yang terkena bencana alam, seperti Kabupaten Garut, distribusi soal dan pakaian seragam siswa bisa ditanggulangi,” kata Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Wahyudin Zarkasyi saat mendampingi Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan saat meninjau ujian nasional di SD Negeri Sukawarna 2, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Selasa (10/5). Di Jabar, sekitar 768.000 siswa mengikuti UN.
Anggota Dewan Pendidikan Jabar, Iwan Hermawan, mengatakan, dari sisi pelaksanaan UN SD, relatif tidak ada masalah, kecuali kurangnya anggaran untuk tenaga pengawas.
”Panitia ujian di beberapa SD di Kota Bandung mengaku menggunakan dana bantuan operasional sekolah untuk menutup kekurangan dana. Anggaran ujian sebesar Rp 9.300 per siswa dinilai tak mencukupi,” kata Iwan yang juga menjabat Sekretaris Jenderal Federasi Guru Independen Indonesia.
Di Makassar, Sulawesi Selatan, berbeda dengan tahun lalu, tidak ada lagi guru yang menjemput murid untuk ikut UN.
”Tahun lalu ada murid yang harus dijemput guru karena ternyata lupa jadwal ujian,” kata Kepala SDN Inpres Batua I, Makkassar, Ramli.
Pengamanan UN juga tetap ketat seperti pada penyelenggaraan UN SMA dan SMP. Perwakilan sekolah yang ditemani dua anggota polisi mengambil soal ujian pada pagi hari dan mengembalikan lembar jawaban ke unit pelaksana teknis daerah dinas pendidikan siang harinya.
Dikirim lebih awal
Di Kota Baru, Kalimantan Selatan, soal UN tingkat SD di Pulau Sembilan dikirim sehari lebih awal dari jadwal ujian. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi cuaca karena untuk mencapai kepulauan itu butuh waktu tempuh 5-6 jam melalui laut dari ibu kota Kabupaten Kota Baru.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Baru Eko Suryadi WS mengatakan, soal diantar ke sekolah pada Senin. Untuk mengantisipasi kebocoran, pihak sekolah melibatkan polisi untuk menjaga soal-soal itu.
78 siswa tak ikut UN
Di Kabupaten Jember, Jawa Timur, sedikitnya 78 siswa tidak mengikuti UN dan dinyatakan mengundurkan diri. Sebagian besar dari mereka yang mengundurkan diri itu karena ikut orangtua pindah ke luar kota dan ada surat pernyataan yang disampaikan kepada pihak sekolah.
Kepala Bidang Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Jember Jumari mengatakan, paling banyak siswa yang mundur adalah SD di Kecamatan Sukorambi sebanyak 16 orang. Sementara peringkat kedua adalah SD yang ada di wilayah Kecamatan Rambipuji, yakni 14 orang.
Siswa yang tidak melaksanakan UN karena ikut orangtua, menurut Jumari, sulit untuk bisa mengikuti ujian susulan. Mereka memang dianggap mengundurkan diri. Begitu juga keberadaan mereka diragukan bisa ikut ujian di tempat yang baru.
Di Surabaya, pelaksanaan UN tingkat SD diwarnai pergantian lembar jawaban bagi siswa sekolah luar biasa (SLB) yang tidak menggunakan braille. Lembar jawaban bagi siswa di SLB-A Yayasan Pendidikan Anak Buta (YPAB) Surabaya sama dengan peserta normal.
Kepala Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) YPAB Surabaya Nurul Gimawati mengaku, pihaknya sempat kaget ketika membuka amplop berisi soal-soal ujian dan lembar jawaban yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi siswa di sekolah tersebut.
”Saya memang sempat kaget, tetapi segera menempatkan guru sebagai pendamping sehingga siswa tidak perlu menunggu lama untuk mengerjakan soal ujian nasional,” ujar Nurul.
0 comments:
Post a Comment