Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) tidak akan mengubah formulasi Ujian Nasional (UN) 2012. Formula lama yakni 60 persen nilai dari UN dan 40 persen nilai dari ujian sekolah.
"Formulasi UN akan tetap, karena persentasi 40 persen untuk ujian sekolah itu sudah menunjukkan adanya keseimbangan dalam peran sekolah," kata Staf Khusus Mendiknas, Sukemi di Surabaya, Jawa Timur, Ahad (16/10). Sukemi ditemui di sela-sela penjurian Pagelaran Mahasiswa Nasional untuk Teknologi Informasi dan Komunikasi ke-4 (GemasTIK-4) di Grha ITS.
Ia menjelaskan persentasi 40 persen untuk ujian sekolah sudah menunjukkan peran sekolah. "Kalau peran sekolah sudah semakin bagus, maka tinggal persentasi 60 persen untuk pemerintah yang akan menjadi sarana pemetaan kualitas sekolah. Jadi, UN akan bermanfaat untuk sekolah dan juga pemerintah," katanya.
Bagi sekolah, UN akan menjadi acuan untuk menunjukkan prestasi pembelajaran. Sedangkan UN bagi pemerintah akan menjadi acuan untuk perbaikan kualitas sekolah terkait sarana prasarana, sumber daya manusia, dan sejenisnya. "Agaknya bukan formulasi yang perlu dibenahi dari UN, tapi distribusi soal UN yang perlu dikawal ketat untuk mengurangi kebocoran dari pelaksanaan UN," kata Sukemi yang juga alumni ITS Surabaya itu.
Sementara itu Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas) Fasli Jalal mengharapkan semua pihak tak menjadikan pelaksanaan ujian nasional sebagai sebuah persoalan yang harus dibesar-besarkan.
"Kita harus menjadikan UN sama dengan ujian setiap akhir tahun ajaran di sekolah-sekolah, dan tidak sebagai hiruk pikuk dalam dunia pendidikan," katanya disela-sela membuka seminar pendidikan dan rapat kerja Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Aceh di Banda Aceh, Sabtu (15/10).
"Formulasi UN akan tetap, karena persentasi 40 persen untuk ujian sekolah itu sudah menunjukkan adanya keseimbangan dalam peran sekolah," kata Staf Khusus Mendiknas, Sukemi di Surabaya, Jawa Timur, Ahad (16/10). Sukemi ditemui di sela-sela penjurian Pagelaran Mahasiswa Nasional untuk Teknologi Informasi dan Komunikasi ke-4 (GemasTIK-4) di Grha ITS.
Ia menjelaskan persentasi 40 persen untuk ujian sekolah sudah menunjukkan peran sekolah. "Kalau peran sekolah sudah semakin bagus, maka tinggal persentasi 60 persen untuk pemerintah yang akan menjadi sarana pemetaan kualitas sekolah. Jadi, UN akan bermanfaat untuk sekolah dan juga pemerintah," katanya.
Bagi sekolah, UN akan menjadi acuan untuk menunjukkan prestasi pembelajaran. Sedangkan UN bagi pemerintah akan menjadi acuan untuk perbaikan kualitas sekolah terkait sarana prasarana, sumber daya manusia, dan sejenisnya. "Agaknya bukan formulasi yang perlu dibenahi dari UN, tapi distribusi soal UN yang perlu dikawal ketat untuk mengurangi kebocoran dari pelaksanaan UN," kata Sukemi yang juga alumni ITS Surabaya itu.
Sementara itu Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas) Fasli Jalal mengharapkan semua pihak tak menjadikan pelaksanaan ujian nasional sebagai sebuah persoalan yang harus dibesar-besarkan.
"Kita harus menjadikan UN sama dengan ujian setiap akhir tahun ajaran di sekolah-sekolah, dan tidak sebagai hiruk pikuk dalam dunia pendidikan," katanya disela-sela membuka seminar pendidikan dan rapat kerja Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Aceh di Banda Aceh, Sabtu (15/10).
0 comments:
Post a Comment